carguyshub – Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung memperpanjang relaksasi aturan pembelian BBM subsidi tanpa QR Code di wilayah terdampak bencana di Aceh dan Sumatra Utara. Ia menyampaikan bahwa kebijakan ini berlaku hingga 22 Desember 2025 untuk mempermudah masyarakat mendapatkan BBM subsidi di tengah kondisi darurat.
Menurut Yuliot, masyarakat membutuhkan akses yang cepat karena BBM subsidi juga digunakan sebagai sumber energi listrik berbasis disel selama masa pemulihan. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut diambil agar aktivitas masyarakat tetap berjalan. Selain itu, pemerintah menilai relaksasi diperlukan untuk menjaga stabilitas pasokan energi.
Yuliot menyebut bahwa keputusan perpanjangan diambil setelah komunikasi langsung dengan Gubernur Aceh. Ia mengatakan bahwa pemerintah daerah meminta tambahan waktu untuk menjaga kelancaran distribusi energi. Permintaan itu kemudian disetujui agar proses pemulihan berjalan lebih efektif.
BACA JUGA : “Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Kalibata, Polisi Buru Pelaku”
Pemerintah memastikan bahwa relaksasi ini hanya berlaku di wilayah bencana dan bersifat sementara. Kementerian ESDM juga akan terus memantau kebutuhan di lapangan. Yuliot menegaskan bahwa kebijakan akan dievaluasi kembali sesuai perkembangan kondisi daerah. Ia berharap perpanjangan ini membantu warga memenuhi kebutuhan energi dasar selama masa tanggap darurat.
Pemerintah Siap Perpanjang Relaksasi Pembelian BBM Subsidi Tanpa QR Code
Yuliot Tanjung menyatakan bahwa pemerintah siap memperpanjang relaksasi penggunaan QR Code untuk pembelian BBM subsidi di wilayah terdampak bencana. Ia menyebut bahwa langkah ini dapat dilakukan jika proses pemulihan di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh masih membutuhkan akses yang lebih mudah. Menurut Yuliot, kebijakan ini dibuat agar distribusi energi tetap berjalan selama kondisi darurat.
BACA JUGA : “Menteri PU Percepat Penanganan Pasca bencana 3 Provinsi”
Ia menambahkan bahwa pemerintah akan melihat perkembangan di lapangan sebelum menetapkan perpanjangan berikutnya. Jika masyarakat masih kesulitan mengakses layanan energi, relaksasi akan kembali diberlakukan. Yuliot menegaskan bahwa fokus utama pemerintah adalah memastikan kebutuhan dasar warga di daerah bencana tetap terpenuhi.
Kebijakan Darurat BBM Dibuat karena Dampak Bencana dan Gangguan Infrastruktur
Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa kebijakan bebas QR Code hanya bersifat sementara. Ia menerangkan bahwa bencana hidrometeorologi menyebabkan gangguan distribusi BBM dan listrik di beberapa wilayah. Kondisi tersebut diperburuk oleh terputusnya jaringan internet, akses transportasi yang lumpuh, serta rusaknya jembatan akibat longsor.
Bahlil meminta masyarakat menggunakan kebijakan darurat ini secara tepat. Ia menegaskan bahwa relaksasi ini ditujukan untuk kebutuhan mendesak, terutama distribusi logistik, mobilisasi alat berat, dan pergerakan tim penanganan bencana. Ia berharap masyarakat tidak menyalahgunakan kebijakan tersebut agar bantuan dan energi bisa tersalurkan dengan lancar.
Leave a Reply