KSP Libatkan Masukan Penerima Manfaat dalam Evaluasi Program MBG
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman memastikan masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dalam evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan kualitas pelaksanaan program di berbagai daerah.
Dudung menyampaikan hal itu saat KSP melakukan peninjauan pelaksanaan MBG di SD Negeri 3 Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Kunjungan tersebut juga mencakup pemeriksaan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Ciseureuh 8 sebagai salah satu unit pelaksana program.
Peninjauan dilakukan bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah setelah masa libur siswa. Momentum tersebut sekaligus menandai dimulainya kembali distribusi MBG kepada para penerima manfaat di lingkungan sekolah.
Evaluasi MBG Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan
Dudung menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan penguatan tata kelola MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN). Evaluasi dilakukan untuk memastikan program berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto serta memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Menurut dia, pengalaman dan masukan langsung dari penerima manfaat menjadi sumber informasi penting dalam memperbaiki pelaksanaan program. Pemerintah menggunakan masukan tersebut sebagai bahan evaluasi agar kualitas makanan, pelayanan, dan distribusi MBG semakin baik.
baca juga: KSP pastikan program MBG berjalan optimal pada awal tahun ajaran
“Masukan dari penerima manfaat menjadi bagian penting dari evaluasi untuk terus meningkatkan kualitas Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Dudung.
Ia menambahkan, penguatan tata kelola MBG juga mengacu pada Surat Edaran Badan Gizi Nasional Nomor 12 Tahun 2026. Regulasi tersebut menjadi salah satu pedoman dalam melakukan penyesuaian dan perbaikan pelaksanaan program.
Pemerintah Perkuat Pengawasan Operasional SPPG
KSP berperan dalam memastikan berbagai langkah perbaikan MBG dapat diterapkan secara nyata di lapangan. Pengawasan dilakukan agar pelaksanaan program memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari proses penyediaan hingga pemberian makanan kepada penerima manfaat.
Dudung menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen menjaga keberlanjutan MBG dengan mengutamakan kualitas layanan. Menurutnya, program tersebut harus terus berjalan dengan manfaat yang semakin dirasakan oleh masyarakat.
“Arahan Bapak Presiden sangat jelas, program harus terus berjalan, manfaatnya harus semakin dirasakan masyarakat, dan kualitas pelaksananya juga harus ditingkatkan,” kata Dudung.
Ia mengatakan KSP akan terus mengambil peran aktif dalam mengawal berbagai upaya penyempurnaan program agar perbaikan yang dirancang pemerintah dapat terlaksana secara efektif.
Sebelumnya, pemerintah melakukan moratorium pembangunan SPPG baru dan penyesuaian operasional selama periode libur sekolah. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG.
Selama masa penyesuaian, BGN melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek operasional SPPG. Evaluasi mencakup kualitas layanan, kapasitas produksi makanan, standar sarana dan prasarana, hingga kesesuaian penerima manfaat.
Melalui evaluasi berkelanjutan dan keterlibatan penerima manfaat, pemerintah berharap pelaksanaan MBG dapat semakin efektif. Program tersebut diharapkan mampu mendukung pemenuhan gizi masyarakat sekaligus berjalan dengan standar pelayanan yang lebih baik di masa mendatang.
baca juga: Mardiono PPP Instruksikan Penguatan Mesin Partai hingga Akar Rumput
Leave a Reply