carguyshub – Tim DVI Polri memastikan 50 jenazah korban runtuhnya musala Ponpes Al Khoziny, Buduran, Sidoarjo, berhasil diidentifikasi.
Kepala Pusat Data BNPB, Abdul Muhari, menyampaikan informasi ini dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (11/10/2025).
“Hingga Jumat (10/10), total 50 jenazah telah dikenali berdasarkan hasil identifikasi tim DVI,” ujar Abdul Muhari.
Ia menambahkan, tim DVI masih memproses 11 jenazah lainnya dan lima potongan tubuh yang ditemukan tim SAR gabungan.
Menurutnya, proses identifikasi dilakukan menggunakan pemeriksaan DNA, sidik jari, dan pencocokan catatan medis.
Tim juga berkoordinasi dengan keluarga korban agar data ante-mortem sesuai dan akurat.
“Proses ini butuh ketelitian tinggi karena beberapa jenazah tidak utuh akibat reruntuhan bangunan,” jelas Abdul Muhari.
BNPB, Basarnas, dan Polri terus memberikan dukungan pascakejadian.
Selain identifikasi, pemerintah juga menyiapkan bantuan psikologis dan logistik bagi keluarga korban.
BACA JUGA : “Timnas U-22 Siap Tempur! Duel Panas Indonesia vs India.”
Upaya ini menjadi bukti komitmen pemerintah untuk memastikan seluruh korban mendapatkan kejelasan identitas serta perlakuan yang layak secara kemanusiaan.
BNPB Pastikan Penyerahan Jenazah Korban ke Keluarga Berjalan Lancar
BNPB memastikan seluruh jenazah korban yang telah teridentifikasi sudah dikembalikan kepada keluarga untuk dimakamkan secara layak.
Proses pemulangan dilakukan dengan pengawalan aparat dan didampingi tim pendamping psikososial.
“Sementara, keluarga korban lainnya masih menunggu hasil identifikasi di RS Bhayangkara Surabaya,” kata Abdul Muhari.
Ia menegaskan, setiap proses dilakukan transparan dan menghormati hak keluarga korban.
Pemerintah juga menyediakan fasilitas pemulasaraan dan transportasi hingga ke daerah asal korban.
BACA JUGA : “Prabowo Tunjuk Dubes Baru: Diplomasi RI Masuk Babak Baru”
Sinergi Lintas Lembaga Jadi Kunci Penanganan Tragedi Al Khoziny
Penanganan tragedi Ponpes Al Khoziny menunjukkan sinergi kuat lintas lembaga.
BNPB dan Basarnas memimpin fase tanggap darurat, sementara Kementerian PUPR dan Polri menangani aspek teknis dan hukum.
Kemenag, Kemensos, dan Pemda berfokus pada pemulihan sosial, pendidikan, dan pendampingan keluarga korban.
Kerja sama ini menjadi bukti bahwa pemerintah berkomitmen memberikan penanganan menyeluruh dan berorientasi pada keselamatan masyarakat.
Leave a Reply